Oleh: Hasan Achari Harahap (Ketua Forum TBM Sumbar)
Mendengar kabar bahwa pemerintah akan menggelontorkan buku ke perpustakaan desa dan kantong-kantong literasi di seluruh pelosok Indonesia rasanya seperti bermimpi. Kabar ini menjadi angin segar, terutama bagi Taman Bacaan Masyarakat (TBM) yang dikelola secara mandiri. Pasalnya, selama menceburkan diri dalam gerakan literasi, TBM sangat jarang menerima bantuan buku—apalagi dalam jumlah hingga 1.000 eksemplar. Selama ini, bantuan buku biasanya lebih banyak menyasar perpustakaan desa atau nagari yang memiliki legalitas lebih formal.
Ingatan tahun 2024 itu kembali hadir. Walaupun baru berlalu dua tahun, banyak hal yang membekas di ingatan karena Forum TBM Sumatera Barat (Sumbar) yang kala itu baru terbentuk, langsung berperan sebagai organisasi yang menjembatani TBM di pelosok Sumbar untuk mengakses bantuan 1.000 buku dan satu rak tersebut. Dalam catatan organisasi, terdapat 92 TBM di Sumatera Barat yang akhirnya mendapatkan manfaat melalui Perpustakaan Nasional (Perpusnas) sebagai lembaga penyelenggara.
Periode Februari hingga April 2024 menjadi waktu yang sangat berkesan. Saat itu, Forum TBM Sumbar terus berkoordinasi dengan Pengurus Pusat (PP) Forum TBM terkait mekanisme bantuan ini. Pengurus wilayah juga gencar melakukan sosialisasi kepada kawan-kawan pengelola TBM di seluruh pelosok Ranah Minang agar segera melengkapi dokumen persyaratan sebagai penerima bantuan.
Sayangnya, mimpi indah itu harus menemui jalan terjal. Meski program bantuan ini tetap dilanjutkan pada 2025 dan 2026, kabar buruk datang untuk tahun 2027. Ketua PP Forum TBM, Kang Opik, dalam koordinasi nasional mengungkapkan sebuah kenyataan pahit yang juga tertuang dalam tulisan di laman resmi Forum TBM berjudul: “Anggaran Perpusnas Menyusut, Program 1.000 Buku Musnah”. Berita memprihatinkan ini dipicu oleh kebijakan efisiensi anggaran negara yang berlangsung sejak 2025. Bahkan di tahun 2026 ini, Perpusnas sebagai lembaga yang bertanggung jawab menjaga martabat bangsa, harus menerima kenyataan anggarannya dipotong hingga 50%.
Ironisnya, saat kegairahan membaca mulai tumbuh di tengah masyarakat, program yang sangat bermanfaat ini justru harus dihentikan. Ini adalah sebuah paradoks yang menyakitkan. Di satu sisi, kita terus disuguhi narasi besar tentang “Indonesia Emas 2045″—sebuah mimpi di mana bangsa ini berdiri tegak dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul. Namun di sisi lain, “pintu masuk” paling mendasar menuju kualitas SDM tersebut, yakni literasi, justru dipersempit jalannya.
Memotong anggaran buku dengan alasan efisiensi ibarat menebang akar pohon demi menghemat air siraman. Kita ingin memanen buah kecerdasan bangsa dua dekade dari sekarang, tetapi hari ini kita justru memangkas asupan nutrisi bagi anak-anak di pelosok negeri. Pemotongan anggaran sebesar 50% di Perpusnas adalah lonceng peringatan bahwa literasi masih dianggap sebagai beban belanja, bukan investasi strategis jangka panjang.
Bagi kami di Forum TBM yang berhadapan langsung dengan binar mata anak-anak saat menyentuh buku baru, kebijakan ini terasa seperti langkah mundur. Jika di tahun 2024 kita sempat merasa pemerintah hadir merangkul gerakan mandiri, kini kita dipaksa kembali pada kenyataan pahit: literasi masih menjadi anak tiri dalam prioritas pembangunan nasional.
Tanpa keberlanjutan program seperti bantuan 1.000 buku ini, visi Indonesia Emas 2045 dikhawatirkan hanya akan menjadi slogan kosong yang indah di podium, namun keropos di akar rumput. Jangan sampai kita sibuk membangun gedung dan infrastruktur, namun membiarkan jendela ilmu pengetahuan tertutup bagi mereka yang paling membutuhkan.